Pangkal Pinang – Dalam rangka pelaksanaan Program Kabupaten Kota Pangan Aman (KKPA) Tahun 2025, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang menyelenggarakan Advokasi Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Pangan Aman. Kegiatan diikuti oleh Sekretaris Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait Pengawasan Pangan dari Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat secara daring yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum serta memberikan pendampingan dalam pengisian tools penilaian mandiri Program KKPA. (22/07/25)
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Agus Riyanto, selaku Kepala Balai POM di Pangkal Pinang yang menyampaikan pentingnya komitmen dan sinergi antar-Instansi Pemerintah untuk mewujudkan pangan aman dari hulu ke hilir karena Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membentuk sistem pangan yang aman salah satunya menggunakan tools penilaian mandiri sebagai alat bantu penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan Kabupaten/Kota dalam mendukung kebijakan keamanan pangan nasional.
“Program Kabupaten/ Kota Pangan Aman adalah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan. Program ini diinisiasi oleh BPOM dengan tujuan mendorong pemerintah daerah untuk mempersiapkan dokumen pengawasan Keamanan Pangan dengan konsisten, komprehensif dan berinovasi dalam lingkup Keamanan Pangan serta memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan Keamanan Pangan yang baik”, jelas agus pada sesi pemaparan materi.
Selain itu, disampaikan juga materi terkait tools penilaian mandiri yang dapat diisi oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan melampirkan data dukung yang diperlukan. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait tools penilaian mandiri dan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam mengikuti program KKPA.
-Balai POM di Pangkal Pinang-
